Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengumumkan telah merampungkan pembangunan 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 30 provinsi. Fasilitas yang menjadi tulang punggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dipastikan turut menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa penentuan titik lokasi pembangunan dapur umum ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam proyek ini, Kementerian PU mengambil peran strategis untuk memastikan kelaikan lahan dan mengeksekusi konstruksi secara cepat.

“Kita sudah mengerjakan sekitar 222 SPPG, sebagian di antaranya berada di wilayah 3T. Titik-titiknya dikoordinasikan langsung dengan BGN dan Kemendagri. Kami bertugas melakukan survei lahan agar pembangunan bisa segera dieksekusi, mengingat kita juga dikejar target,” ujar Menteri Dody dalam sesi Media Briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Masuk Tahap Serah Terima Aset

Dengan selesainya tahap konstruksi fisik, Menteri Dody menyebut bahwa saat ini proses serah terima aset kepada BGN sedang dilangsungkan. Sebelum resmi mengambil alih, pihak BGN dijadwalkan akan melakukan inspeksi menyeluruh pada setiap fasilitas untuk memastikan kelayakannya.

“Secara utuh bangunan sudah selesai semua. Saat ini sedang berproses serah terima. Mungkin BGN akan mengecek fasilitasnya satu per satu terlebih dahulu,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga merencanakan pertemuan dengan pimpinan baru BGN dalam waktu dekat. Koordinasi lanjutan ini bertujuan untuk memastikan agar skema pemanfaatan dan operasional harian seluruh SPPG bisa berjalan seoptimal mungkin, terutama di daerah dengan aksesibilitas terbatas.

Fasilitas Lengkap hingga ke Kawasan Perbatasan

Kehadiran SPPG ini dirancang untuk memperluas jangkauan layanan makanan bergizi. Sebagai representasi komitmen di wilayah 3T, pemerintah telah mendirikan dua fasilitas SPPG di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni PLBN Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gedung SPPG di PLBN Wini berdiri di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi, sementara di PLBN Motamasin memanfaatkan area seluas 1.469,12 meter persegi.

Tidak sekadar bangunan fisik, Kementerian PU merancang fasilitas SPPG ini dengan standar infrastruktur yang sangat memadai dan ramah lingkungan. Setiap gedung telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas esensial, antara lain: